Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menggelar Konsultasi Publik Ke 2 Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kamis (29/12/22).
Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati (Wabup) Banggai, Drs. H. Furqanudin Masulili, MM itu, bertempat di Hotel Santika, Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan.
Wakil Bupati Banggai Drs. H. Furqanudin Masulili, MM mengatakan kualitas lingkungan dan ruang sering menimbulkan berbagai masalah pembangunan. Untuk itu, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang disusun haruslah mampu mengantisipasi hal tersebut dan bersifat adaptif pada perubahan-perubahan kondisi lingkungan.
Hal itu disampaikan Wabup saat menghadiri sekaligus membuka acara Konsultasi Publik Ke 2 Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Proyek penataan ruang, lanjut Wabup, menjadi sulit dilakukan karena ruang merupakan sumber daya alam yang terbatas, sedangkan jumlah penduduk dan kebutuhan akan ruang untuk melakukan kegiatan tertentu meningkat dengan sangat cepat.
"Oleh sebab itu, ruang harus ditata dan dimanfaatkan seefisien dan seoptimal mungkin," tegas Drs. H. Furqanudin Masulili, MM.
Wabup kembali mengingatkan tenaga ahli serta perangkat daerah yang terlibat dalam penyusunan RTRW agar memperhitungkan segala kemungkinan dampak bencana yang akan terjadi, serta memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup.
"Walaupun bagus buat investasi, tapi yang terpenting RTRW ini haruslah berisi analisis dampak bencana, dan pelestarian lingkungan hidup," pinta Wabup.
Perihal kegiatan tersebut, Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR, Noldianter Roby Saroinsong, saat membacakan laporan panitia, menjelaskan tujuan pelaksanaan konsultasi publik adalah untuk meningkatkan pemahaman stakeholders terhadap perannya dalam penyusunan RTRW.
"Semuanya dimaksudkan supaya pelaksanaan penataan ruang di Banggai dapat terlaksana dengan baik sesuai regulasi yang ada," pungkasnya.
Selain Kepala Dinas, Drs. Bambang Eka Sutedy, MH, beserta jajaran Dinas PUPR Banggai, hadir pula para tenaga ahli penyusun, akademisi, perwakilan organisasi penggiat tata ruang, serta sejumlah camat dan pimpinan organisasi perangkat daerah.
Acara tersebut dirangkaikan pula dengan pembahasan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang juga merupakan bagian dari RTRW.
Berita Terkait
Bupati Lembata Nilai Struktur Fiskal Nasional Tak Adil Bagi Daerah Kepulauan
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bisnis Perempuan Nelayan dan Kelembagaan Desa, Jadi Ruang Diskusi Kritis
Kabupaten Banggai Minimalisir Temuan, Pertahankan Prestasi Opini WTP
ASDP Jajaki Pembukaan Trayek Roro Surabaya–Lewoleba, Pelayaran Perdana Ditargetkan 12 Oktober 2026
Plan Indonesia Perkuat Kapasitas Konseling Guru BK untuk Cegah Perundungan dan Kekerasan Anak di Lembata
Letusan Gunung Ili Lewotolok Tercatat 466 dalam Sehari, Wilayah Timur Lembata Terdampak Abu Vulkanis
Kapolres Lembata Bantah Polisi Enggan Ringkus Pengusaha Berinisial O
ART Curi Uang Majikan via ATM
Festival Internasional Lamaholot Hari Ketiga Panitia Perkenalkan Keseharian Hidup Warga Lembata
Dari Krisis ke Kemandirian: PLN dan Yayasan Papha Salurkan Air Bersih Tiga Dusun di Desa Nubahaeraka