MBG Sedot Angaran Jumbo, DPRD Soroti Banyak Sekolah Rusak di Lembata

LEWOLEBA – WAKIL Ketua DPRD Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, Ciku Namang, menyoroti masih banyaknya sekolah di daerah itu yang mengalami kerusakan parah dan membutuhkan penanganan segera. Di sisi lain, Pemerintah Pusat fokus menggelontorkan anggaran super Jumbo untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Hal itu disampaikannya kepada pers di Lewoleba, Kamis (23/4/2026). Menurut Ciku Namang, dalam reses yang digelar di Dapilnya, Ia mendapati SD Inpres Lewaji yang berada di Desa Doripewut, Kecamatan Atadei dalam kondisi memprihatinkan. 

Sekolah yang dibangun pada tahun 1985/1986 itu mengalami kerusakan berat pada bagian atap, plafon, dan rangka bangunan sehingga bocor di banyak titik.

“bahkan Dua dari enam ruang kelas sudah ditutup karena tidak bisa dipakai lagi, apalagi saat hujan,” ujarnya.

Kondisi serupa terpantau di SMP Satap Lewaji. Satu ruangan dengan kondisi bocor parah.

Menurut anggota DPRD asal partai Golkar itu, tergerak kondisi memprihatinkan di sekolah itu, dirinya berkoordinasi dengan Kepala Dinas dan Bupati tentang potensi bantuan dari program Revitalisasi. 

Namun sayang, harapan akan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat itu menemui jalan buntu. Pempus telah menetapkan dan mengalokasi bantuan kepada 42 unit skolah dari program revitalisasi sekolah tahun 2026. 

Jumlah tersebut hampir sama dengan tahun sebelumnya yang mencapai 40 unit.

Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Bupati Lembata terkait alokasi revitalisasi tersebut. Namun, menurutnya, koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Pendidikan masih perlu diperkuat agar pelaksanaan berjalan baik.

Ciku Namang meminta pemerintah daerah segera mendata seluruh sekolah yang mengalami kerusakan serupa. Sebab menurutnya masih banyak sekolah dengan kondisi serupa dan masih ada di Kabupaten Lembata ini. 

Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan proyek revitalisasi sekolah. Menurutnya, banyak keluhan dari kepala sekolah terkait kualitas material bangunan, terutama kayu yang dinilai tidak bermutu.

“Yang bekerja dan mengawasi harus serius. Jangan sampai mutu bahan tidak sesuai,” tegasnya.

Ia menjelaskan, program revitalisasi sekolah dilaksanakan secara swakelola, sehingga masyarakat desa ikut berperan dalam pekerjaan maupun pengawasan. 

Karena itu, kepala desa dan warga setempat diminta aktif mengawasi jalannya proyek.

Menurut Ciku, kemampuan daerah memperbaiki sekolah rusak melalui APBD sangat terbatas. Bahkan, alokasi 20 persen anggaran pendidikan dinilai ikut tergerus oleh kebijakan program MBG.

Karena itu, ia berharap bantuan dari pemerintah pusat dapat dimanfaatkan maksimal demi memperbaiki sarana pendidikan di Kabupaten Lembata. (adabnewsteam).