Fiskal Daerah Terbatas, Pemkab Lembata Cari Terobosan Maksimalkan Potensi Ekonomi

Lewoleba — PEMERINTAH Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur berkomitmen memaksimalkan potensi ekonomi wilyah itu guna mendongkrak kesejahteraan rakyat sekaligus meningkatkan Pendapan asli daerah (PAD). 

Salah satu langkah cepat yakni memastikan segera memperbarui kontrak Tol Laut yang berakhir pada akhir tahun 2025. 

Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga ayam potong serta menjamin kelancaran pasokan pakan ternak yang menjadi faktor kunci keberlanjutan ekosistem peternakan di daerah tersebut.

Selama ini, ayam beku melalui skema Tol Laut menjadi salah satu instrumen pengendali harga di pasaran. Pemkab Lembata menilai ekosistem peternakan ayam sudah mulai terbentuk, ditopang oleh rantai logistik yang telah dibangun secara bertahap dan terstruktur.

Namun, berakhirnya kontrak Tol Laut berdampak langsung pada distribusi pakan ternak. Jika pakan harus dikirim menggunakan kontainer reguler, biaya pengiriman bisa mencapai lebih dari Rp5 juta per kontainer. Kenaikan biaya logistik ini dikhawatirkan akan memicu lonjakan harga ayam di tingkat konsumen.

Pemkab Lembata saat ini bekerja sama dengan kelompok peternak (Pokpan) dan perusahaan mitra dalam pengelolaan peternakan ayam, termasuk pengaturan rasionalisasi DOC (Day Old Chick) dan penyediaan pakan dalam satu paket produksi. Persoalannya, pakan ternak tidak dapat masuk melalui skema Tol Laut tanpa adanya pembaruan kontrak.

“Kalau pakan tidak masuk melalui Tol Laut, maka rantai produksi terganggu dan harga ayam pasti naik. Selisih biaya angkut bisa mencapai Rp5,5 juta. Ini harus segera diantisipasi,” ungkap sumber Pemkab.

Untuk itu, pemerintah daerah telah menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Perhubungan guna mempercepat perpanjangan kontrak Tol Laut. Upaya ini juga berkaitan dengan komitmen Pemkab Lembata dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pengembangan berbagai sentra peternakan yang dibiayai APBD II.

Pada tahap awal, ekosistem peternakan ayam telah dibangun untuk menopang kebutuhan MBG. Namun tanpa dukungan logistik yang stabil dan terjangkau, keberlanjutan program ini dinilai akan menghadapi kendala serius.

Selain ayam, Pemkab Lembata juga terus mengembangkan sistem perdagangan ternak antar pulau. Bukit Ruminansia difungsikan sebagai lokasi penampungan dan pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dikirim keluar daerah, seperti kambing ke Sulawesi. Setiap pengiriman ternak wajib dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan sebagai bentuk perlindungan wilayah sekaligus sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah menegaskan, perdagangan ternak antar pulau dilakukan secara resmi dan terkontrol, sehingga tidak meresahkan masyarakat serta menekan praktik pengiriman ternak melalui jalur ilegal.

Di sisi lain, Pemkab Lembata juga menegaskan prinsip ekonomi pasar dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Nasir menyebut, Pemerintah tidak memaksakan aparatur sipil negara (ASN) untuk membeli beras atau produk tertentu. Masyarakat bebas memilih barang dengan harga terbaik sesuai mekanisme pasar, sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dengan kondisi fiskal daerah yang terbatas, Pemkab Lembata mengaku terus mencari terobosan agar seluruh potensi ekonomi bisa dimaksimalkan. 

Salah satunya dengan membangun core bisnis daerah, memperkuat UMKM, membuka akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta mengoptimalkan peran ASN dalam pendampingan koperasi dan pelaku usaha desa.

“Kita optimis ini bisa berjalan. Setelah kontrak Tol Laut diperbarui, kita akan beri kemudahan bagi pengusaha, termasuk menjalin komunikasi dengan mitra usaha di Makassar. Pemerintah daerah fokus membangun ekosistem, sementara subsidi dan pendampingan menjadi daya dorong bagi UMKM dan peternak,” tegasnya.

Pemkab Lembata menargetkan perpanjangan kontrak Tol Laut dapat dilakukan dalam waktu dekat agar rantai logistik kembali berjalan normal dan stabilitas harga ayam potong tetap terjaga di pasaran. (adabnewsteam).