Karhutla Tak Tertangani, FPRB Lembata Serukan Damkar Jadi OPD

adabnews.com

KETUA Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, Alexander Raring, menyerukan Pemerintah Kabupaten Lembata meningkatkan level Damkar sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis dari sekedar Bidang yang bersandar di bawah naungan Satolpol PP.

Seruan tersebut bertumpu pada fakta lemahnya Damkar dengan berbagai keterbatasannya mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus meningkat di musim kemarau.

Berbicara kepada media ini, Rabu (6/11/2025), Ketua Forum PRB Lembata, Alexander Raring mengatakan, kalau pemerintah melalui BPBD setiap tahun mulai bulan Juli mulai aktifkan pos dan peringatan SIAGA KARHUTLA, maka ada sesuatu yang mengkuatirkan dan menggelisahkan sehingga kita harus Siaga.

Raring menyambut baik upaya pengaktifan pos siaga karhutla.

"Penetapan ini sangat masuk akal karena setiap tahun pulau ini berubah warna sebanyak 3 kali. Hijau di nusim hujan ( Dember sampai Maret) coklat pasca hujan ( April sampai Juli) dan hitam di bulan Agustus sampai November)," ujar Raring.

Menurutnya, salah satu langkah yang dinilai efektif adalah menaikan level Damkar sebagai OPD teknis agar lebih leluasa mengatasi karhutla di  Lembata.

Ia menjelaskan, sesuai data KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Wilayah Lembata, per September 2025, Jumlah Hotspot Karhutla sudah mencapai 2.367 hektar sementara yang bisa ditangani oleh Bidang Damkar seluas 68,34 hektar, atau baru 2,89% yang bisa ditangani. Sehingga mengarah kepada Karhutla yang semakin masif.

"Dari fakta dan data ini saja mestinya hari ini kita mesti melihat kehadiran DAMKAR  sebagai sebuah OPD  harus menjadi kebutuhan yang urgen. Apalagi kalau kebakaran lahan tentu sangat berisiko pada aset pertanian yang jika dikaji lebih jauh dampaknya akan menyasar kebanyak aspek dan sendi kehidupan," ungkap Raring.

"Sejauh ini beberapa kejadian kebakaran, melalui FPRB, DAMKAR  telah menunjukan bahwa keberadaannya tidak bisa dipandang remeh tetapi sangat vital dan strategis. Terima kasih teman-teman SATPOL  PP bidang DAMKAR," ungkapnya.

Sementara itu,  Yohanes Lalang, Kabid Damkar, Satpol PP Kabupaten Lembata menjelaskan, berbagai kekurangan sarana prasarana pemadam kebakaran bekas dan sudah uzur dimakan usia.

"Biasanya, kesulitan utama pemadaman kebakaran karhutla adalah akses jalan cukup sulit ke titik sebaran api. Selain itu, kendala di operasional lapangan terkait sarpras Damkar, mobil tangki air pendukung mobil damkar tidak ada, ideal nya 3 - 5 mobil tangki air harus ikut bergerak ke TKP. Mobil damkar yang digunakan saat ini adalah Ex Mobil Damkar Jobber yang usianya sudah mencapai 20 an tahun, kecepatan nya rendah, water Canon tidak berfungsi secara baik, dan onderdil lainnya sudah termakan usia kendaraan," ujar Yohanes Lalang. (adabnews team).