14 Desa Pesisir Lembata Siap Jadi Pilot Project Ekonomi Biru

adabnews.com

GAGASAN ekonomi biru menyeruak di kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Tak tangung-tangung, 14 Desa pesisir diusulkan akan menjadi pilot project tersebut. Gagasan ini disebut-sebut memperkuat program Bupati Lembata, Kanisius Tuaq dalam membangun sektor kelautan dalam jargon Nelayan, Tani, Ternak.

Gagasan ekonomi biru itu bertumpu pada keberhasilan  pelaksanaan Muro, sebuah pola konservasi ekosistim laut berbasis kearifan lokal milik komunitas adat Ile Ape dan Lebatukan yang mulai direvitalisasi satu dekade belakangan.

Dalam Forum Focus grup Discusion yang di motori LSM Barakat pekan lalu, Profesor Yosep Yapi Taum mengatakan, seiring membaiknya upaya konservasi lokal berbasis Muro, ekonomi biru berbasis Quatro helix perlu didorong. Ekonomi biru di wilayah pesisir membutuhkan kolaborasi bersama Pemerintah, Perguruan Tinggi, masyarakat, dunia industri.
Semua dirangkai dalam knowledge-based development.

Profesor asal Lembata itu mengatakan, Jika ekonomi hijau fokus pada daratan, ekonomi biru fokus pada samudera, pesisir, sungai, dan sumber daya perairan. Inti dari Ekonomi Biru, Melindungi laut → bukan sekadar mengambilnya, Produktif tanpa merusak,  Pembangunan berbasis ilmu pengetahuan & kearifan lokal, Melibatkan masyarakat pesisir dalam pengelolaan, Meningkatkan kesejahteraan tanpa menghancurkan ekosistem.

Gagasan tersebut menyeruak di titik kritis ekologi dan pangan. Laut yang selama ini menjadi “lumbung hidup” masyarakat pesisir mulai kehilangan daya dukungnya. Kerusakan ekosistem mangrove, degradasi terumbu karang, dan hilangnya padang lamun justru terjadi di saat kebutuhan pangan terus meningkat mengancam ketahanan gizi, bahkan memicu fenomena stunting.

Di tengah krisis ini, muncul satu praktik adat yang kembali dibicarakan: Muro, sebuah kearifan lokal yang diam-diam mulai memulihkan laut.

Muro Mulai Menunjukkan Bukti

Aludin Al Ayubi, akademisi Universitas Nusa Cendana Kupang, menegaskan bahwa Muro terbukti mulai melindungi terumbu karang, lamun, dan mangrove. Meski baru diterapkan di lima desa, hasil pemulihannya sudah dapat diukur secara ilmiah.

Hasil riset dari tim peneliti di Manado mencatat kondisi karang sehat dalam kedalaman 3 hingga 9 meter: Desa Dikesare: 13,33%, Desa Tapobaran: 21,67, Desa Lamatokan: 41,66%.
Namun di sejumlah titik lain, terumbu karang bahkan hanya 4,34%, sebuah angka yang mengindikasikan kerusakan sangat parah.

“Ini bukan angka normal. Ini alarm,” ujar Aludin.

Degradasi Laut dan Ancaman Gizi

Aludin menyebut bahwa stunting dan gizi buruk adalah konsekuensi ekologis.

"Fenomena stunting dan gizi buruk berkaitan erat dengan ketersediaan pangan dan penambahan jumlah penduduk,” ujarnya.

Ia mengaitkannya dengan teori Thomas Robert Malthus: ketika daratan tak lagi memadai untuk pangan, laut harus menjadi pilihan. Namun laut pun kini "sakit".

Aktivitas manusia menjadi penyebab dominan:
Sampah laut, Penggunaan pupuk kimia & limbah organik di daratan, Overfishing, pengrusakan mangrove, lamun dan terumbu karang.

Akibatnya, plankton menurun, ikan hilang, dan kontaminasi mikroplastik mengancam kesehatan manusia melalui rantai makanan.
---
Buaya di Kedang: Gejala Kerusakan Ekologi

Salah satu tanda gangguan ekosistem adalah munculnya buaya di wilayah Kedang.

Menurut Aludin, “Siput, udang, dan kepiting adalah makanan buaya. Rusaknya mangrove memutus rantai makanan. Buaya keluar mencari makan.”

Mangrove yang biasanya menjadi habitat dan tempat berkembang biak berbagai makhluk, kini tergerus dan terpotong oleh aktivitas manusia.
---

Data Ikan: Sinyal Pucat Kekayaan Laut

Survei keanekaragaman ikan menunjukkan ketimpangan: Desa Dikesare: 16–18 famili, Desa Tapobaran: 16–18 famili, Desa Kolontobo: 7–29 famili, Lamawolo: 16–17 famili.

Fluktuasi ini tidak normal — menunjukkan tekanan ekologis yang tak merata, bahkan dalam satu wilayah pesisir.
---

Ekonomi Biru: Tidak Bisa Dibicarakan di Atas Laut yang Rusak

Aludin mengingatkan keras:
“Bagaimana mungkin kita bicara ekonomi biru, jika kondisi degradasi laut semakin masif? Sebelum bicara pasar, pastikan mangrove, lamun, dan terumbu karang baik.”

Sementara itu, Profesor Yosep Yapi Taum memperkuat pandangan ini dengan perspektif budaya:

“Muro memberi jeda waktu bagi laut untuk pulih. Itu bukan sekadar tradisi, itu mekanisme ekologis.”

Menuju Kebijakan Resmi: Perda Konservasi Laut

Saat ini pemerintah daerah sedang mendorong hadirnya Peraturan Daerah tentang Konservasi Laut, agar wilayah laut dalam radius 0–12 mil dapat dikelola mandiri oleh daerah.

Profesor Yapi Taum menyebut ini sebagai bagian dari konsep ekonomi biru, berbasis Quatro helix: Pemerintah, Perguruan Tinggi, Masyarakat, Dunia industri.
Semua dirangkai dalam knowledge-based development.
---
Blue Carbon: Kontribusi Lembata untuk Dunia

Lamun, terumbu karang, dan mangrove bukan sekadar penyangga lokal — mereka menyerap karbon 4 kali lebih besar daripada hutan darat, dan menyimpannya ribuan tahun.

14 Desa Pesisir Diusulkan Jadi Pilot Project

Forum yang dihadiri berbagai OPD, Kepala Desa dan akademisi di Ballroom Olimpik kota Lewoleba sepakat: 14 desa di pesisir Ile Ape dan Lebatukan akan dijadikan kawasan percontohan ekonomi biru.

Targetnya jelas: Desa mandiri berbasis laut, berkelanjutan, bernilai tambah ekonomis bagi warga, Ekosistem pulih.

Tahapan yang sudah dirancang: Konsolidasi,
Inovasi & sinergi program, Aksi pada 2028, Ekspansi dan keberlanjutan, 14 Desa Mandiri Ekonomi Biru.

Lembata hari ini sedang diuji. Laut bukan hanya sumber hidup, tetapi juga penanda apakah masa depan akan sehat atau kelam.

Jika Muro diperkuat dengan kebijakan dan ilmu pengetahuan maka laut bisa pulih. Anak-anak terhindar dari stunting. Ekonomi bergerak.

Tetapi jika laut terus rusak, maka bukan hanya makanan yang hilang — melainkan juga identitas, daya hidup, dan masa depan sebuah pulau.

Kuncinya kini:
Lindungi ekosistem, hidupkan kembali kearifan, dan bangun ekonomi tanpa mengorbankan laut. (adabnewteam).