Pemkab Lembata Susun Ranperda Renkon Kekeringan 2026–2028

PEMERINTAH Kabupaten Lembata tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Kontinjensi (Renkon) Bencana Kekeringan sebagai langkah strategis memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi ancaman kekeringan, termasuk pada situasi darurat.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata, Quintus Irenius, menegaskan,  dokumen Renkon ini merupakan rencana cadangan yang dapat digunakan sewaktu-waktu ketika kekeringan terjadi, dengan tujuan utama mengurangi dampak kekurangan air dan risiko ikutan lainnya.

“Renkon ini disusun untuk mengantisipasi kondisi darurat akibat kekeringan, sekaligus meminimalkan dampak terhadap masyarakat. Dokumen ini akan diselesaikan hingga 25 November dan konsultasi publik menjadi bagian penting untuk menyempurnakan rancangan dokumen yang ada,” ujar Quintus.

Ia menjelaskan, penyusunan Renkon dimulai melalui forum diskusi kelompok terarah (FGD) yang membahas berbagai potensi dampak kekeringan, mulai dari kesehatan masyarakat, ketersediaan air minum, ketahanan pangan, hasil pertanian, hingga keberlangsungan hidup ternak. Selain itu, dokumen ini juga mengkaji kemungkinan dampak lanjutan seperti meningkatnya kemiskinan, stunting, serta munculnya penyakit akibat krisis air, termasuk skema penyediaan suplai air cadangan.

Menurut Quintus, Dokumen Renkon Kekeringan Kabupaten Lembata tidak hanya menjadi acuan di tingkat daerah, tetapi juga diharapkan dapat menjadi referensi nasional dalam penanganan kekeringan di wilayah lain. Penyusunan dokumen ini mendapat dukungan maksimal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta dukungan para mitra seperti WFP yang diwakili oleh Ibu Laura dan Ibu Leni, serta partisipasi BMKG.

“Kolaborasi dan semangat bahu-membahu sangat dibutuhkan agar daerah kita semakin tangguh menghadapi bencana. Lembata punya pengalaman menghadapi berbagai bencana, dan itu menjadi pelajaran penting dalam memperkuat kesiapsiagaan ke depan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lembata, Andris Koban, menekankan, penyusunan Renkon Kekeringan melibatkan seluruh unsur dan sektor terkait dalam kolaborasi Pentahelix. 

Dinas Lingkungan Hidup disebut menjadi bagian penting, khususnya dalam pengelolaan sampah pascabencana.

Ia juga menjelaskan bahwa proses penyusunan Renkon dilakukan secara terintegrasi hingga ke tahap digitalisasi, yang melibatkan seluruh unsur dan sektor. 

“Renkon kita akan menjadi Renkon digital. Sejak 2022, melalui sistem bernama Sibela, kita telah memiliki Renkon untuk berbagai bencana, seperti erupsi Gunung Ile Lewotolok, tsunami dalam kota, dan kekeringan,” jelasnya.

Dalam dokumen Renkon tersebut, BPBD memastikan adanya aksi respons yang jelas terhadap sistem peringatan dini. Pengalaman bencana masa lalu, termasuk bencana puso yang melanda Lembata pada tahun 2006, turut menjadi dasar dalam penyusunan konsep penanganan kekeringan periode 2026–2028.

Dengan penyusunan Renkon Kekeringan ini, Pemerintah Kabupaten Lembata berharap memiliki dokumen perencanaan kebencanaan yang komprehensif, adaptif, dan mampu menjadi pedoman operasional dalam menghadapi ancaman kekeringan secara berkelanjutan. (ADABANEWSTEAM).